PONTIANAK, KB1- Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mendukung kebijakan dari pemerintah yang melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel. Mengenai aturan pelarangan tersebut itu berlaku 1 Desember 2014.
“Memang untuk mengelar rapat dihotel terkadang agak mahal, tapi kita juga harus memandang sisi efisiensi jika rapat di hotel ternyata lebih efisiensi penganggaran tidak salah kita selenggarakan di hotel,” katanya.
Untuk di Kalbar sendiri pihaknya selalu menggelar rapat di ruang gubernur sepanjang pesertanya bisa tertampung.
“Nah kalau kita adakan di hotel itu berarti fasilitas yang kita miliki sudah tidak tertampung,” katanya.
Meski begitu, pihaknya tetap menghitung anggaran bila ternyata fasilitas hotel yang akan digunakan lebih efisien.” Ya lebih baik kita gelar di hotel,” tuturnya. “Tapi kalau sifatnya rapat internal, pemerintah kita hampir tidak pernah menggunakan fasilitas hotel.”
Christiandy mengatakan bila rapat yang mengundang pejabat daerah yang memakan waktu hingga berhari-hari. Sedangkan untuk penginapan pasti masih mengandalkan jasa hotel.
“ Nah, kalau berbicara efisiensi kita selenggarakan di hotel pasti lebih efisien karena biasanya dari pihak hotel kalau satu paket baik dari aula, penginapan dan konsumsi biasanya lebih murah ketimbang kita hanya memesan ruangan hotel untuk peserta dari daerah ini.”
Ia juga menyebutkan, pada dasarnya tujuan pemerintah saat ini memang baik karena mungkin dengan diberlakukana aturan ini dapat menghemat dana yang digunakan dan kemudian dana yang dihemat bisa langsung untuk kesejahteraan rakyat. (sai/01)
Artikel ini telah dibaca 1484 kali
