KalbarOke.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat benteng pertahanan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Langkah ini dipertegas melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, Sekda Harisson, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kalimantan Barat. Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti karakteristik spesifik lahan gambut di Kalbar yang menjadi tantangan berat bagi tim pemadam di lapangan.
“Ancaman kebakaran di Kalimantan Barat sudah nyata sejak awal tahun. Karakteristik gambut membuat api merambat di bawah permukaan tanah, sehingga butuh penanganan khusus dan kewaspadaan yang berkelanjutan,” tegas Djamari Chaniago.
Berdasarkan data hingga 31 Maret 2026, luas lahan yang terbakar di wilayah Kalbar telah mencapai angka mengkhawatirkan yakni 10.600 hektare. Titik api tersebar di sejumlah kabupaten mulai dari Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, hingga Kayong Utara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto turut memberikan penekanan agar pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat. Hal ini krusial untuk menarik dukungan anggaran APBN serta intervensi teknis seperti Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan helikopter water bombing.
Merespons arahan pusat, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmennya untuk mempercepat penetapan status siaga darurat di tingkat provinsi. Ia menginstruksikan seluruh jajaran, terutama Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH), untuk bersinergi ketat dengan TNI, Polri, dan relawan di tingkat tapak.
“Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Begitu ada laporan titik api dari satelit atau patroli udara, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar,” tegas Ria Norsan pada Kamis (16/4/2026).
Selain patroli darat, Norsan memastikan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan akan diperketat. Setiap pemilik konsesi diwajibkan menyediakan sarana pemadam kebakaran yang memadai di wilayah kerja mereka sebagai bentuk tanggung jawab pencegahan.
Pihak BMKG sendiri memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal dengan kondisi yang jauh lebih kering, terutama pada semester kedua tahun ini. Menutup pernyataannya, Gubernur mengimbau masyarakat untuk berhenti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pemadaman. Mari kita jaga lingkungan bersama demi Kalimantan Barat yang bebas dari kabut asap,” pungkasnya.
Ringkasan Berita
- Menko Polkam memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Pontianak untuk mengantisipasi musim kemarau dini yang diprediksi lebih kering.
- Data mencatat 10.600 hektare lahan di beberapa kabupaten di Kalbar telah hangus terbakar hingga akhir Maret 2026.
- Pemerintah pusat melalui BNPB dan KLHK siap memberikan dukungan anggaran tak terbatas dan teknologi modifikasi cuaca setelah status siaga darurat ditetapkan.
- Gubernur Ria Norsan menginstruksikan respons cepat terhadap titik api satelit dan memperketat pengawasan sarana pemadam pada perusahaan perkebunan.
- Wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas menjadi fokus utama penguatan patroli sinergi antara TNI, Polri, dan relawan masyarakat.
