Krisantus Desak Percepatan Tol Pontianak–Kijing, Sebut Sebagai Kunci Efektivitas Pelabuhan Internasional

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing dan evaluasi RTRW saat menyambangi Kemenko Infrastruktur di Jakarta. (FOTO: Adp.)

KalbarOke.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kunci di Bumi Khatulistiwa.

Wagub bersama jajarannya diterima langsung oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah optimalisasi fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional yang membutuhkan dukungan infrastruktur konektivitas yang kuat.

Krisantus menegaskan bahwa status internasional yang disandang Pelabuhan Kijing harus dibarengi dengan kesiapan aksesibilitas, terutama pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing yang dinilai sudah sangat mendesak.

“Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor,” tegas Krisantus Kurniawan, Kamis (30/4/2026).

Baca :  Respon Kritik Jalan Rusak di Momen Misa Paskah, Krisantus Minta Umat Bijak

Selain akses darat, Wagub juga menaruh perhatian pada jalur transportasi air. Ia mendorong dukungan pemerintah pusat untuk segera melakukan pengerukan alur Sungai Kapuas guna mengatasi masalah sedimentasi tinggi yang menghambat aksesibilitas kapal menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Tak hanya soal fisik, Krisantus juga menyuarakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, penyesuaian tata ruang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan, seperti sengketa lahan, legalitas pertambangan rakyat, hingga hak masyarakat adat.

“Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting agar memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan harapan besar agar program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tetap berlanjut. Program ini dipandang krusial sebagai sumber pembiayaan untuk mempercepat pembangunan jalan-jalan provinsi yang menjadi jalur utama ekonomi masyarakat.

Baca :  Lion Air Menang Tender Transportasi Haji Kalbar 2026, Harisson Desak Transparansi Soal Kenaikan Harga

Pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyambut positif usulan-usulan tersebut. Mereka berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aspirasi Pemprov Kalbar melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pembangunan infrastruktur di daerah berjalan sesuai target nasional.


Ringkasan Berita:

  • Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan menyambangi Kemenko Infrastruktur di Jakarta pada Kamis (30/4/2026).
  • Fokus utama adalah mendesak percepatan Jalan Tol Pontianak–Kijing demi mendukung operasional Pelabuhan Internasional Kijing.
  • Pemprov Kalbar mengusulkan pengerukan Sungai Kapuas untuk mengatasi sedimentasi yang mengganggu akses kapal ke Pelabuhan Dwikora.
  • Wagub meminta pemerintah pusat mengevaluasi RTRW agar selaras dengan kondisi riil daerah, termasuk legalitas tambang rakyat dan perlindungan hak adat.
  • Kemenko Infrastruktur mengapresiasi usulan tersebut dan akan segera melakukan pembahasan lintas kementerian untuk tindak lanjut pembangunan.